AD

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

 

1.    Yayasan ini bernama YAYASAN SULUH MADANI untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Yayasan" berkedudukan di Garut.

2.    Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Yayasan ini didirikan sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang sosial, kewirausahaan dan kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 4

1.    Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, Yayasan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana-dana bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam dan di luar negeri sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.    Penghimpunan dan pengelolaan dana/atau penyaluran dana-dana tersebut untuk membiayai program-program dan/atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a.    Menjalankan kegiatan dalam bidang sosial yang meliputi lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal maupun informal antara lain Perguruan Tinggi, sekolah, kursus-kursus, pelatihan, ketrampilan, pelatihan dan bimbingan belajar.

b.    Menjalankan kegiatan kewirausahaan menitikberatkan bidang ekonomi kreatif dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan 

c.    Menjalankan kegiatan dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.

d.    Menjalankan kegiatan dalam bidang keagamaan yang meliputi Mendirikan Sarana Ibadah seperti masjid dan    mushola, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan dan studi banding keagamaan.

KEKAYAAN

Pasal 5

1.    Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan seperti disebutkan pada awal akta.

2.    Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:

a.    sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia atau Negara lain ataupun lembaga internasional lainnya, dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.    wakaf dari orang atau badan hukum;

c.    hibah dari orang atau badan hukum;

d.    hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;

e.    sumbangan tetap atau berkala dari para dermawan, hartawan atau organisasi sosial dan lembaga filantropi;

f.      hasil kerjasama Yayasan dengan organisasi atau usaha lain yang sah, halal dan tak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

g.    perolehan dari dana abadi Yayasan;

h.    hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil usaha lainnya yang sah; dan

i.      perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari Yayasan, disimpan di salah satu bank atau beberapa bank atas nama Yayasan atau ditanam menurut cara yang ditentukan oleh Pengurus, baik untuk menambah dana abadi Yayasan maupun untuk tujuan lain yang sah, sesuai dengan garis besar yang ditetapkan oleh Pembina.

4.    Kekayaan dan pendapatan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan tiada bagian apapun yang dapat dibayar, dialihkan atau dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dividen, bonus atau cara apapun juga sebagai keuntungan kepada para pendiri atau anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, dengan ketentuan: bahwa syarat tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran, dengan itikad baik, pembayaran bunga yang tidak melebihi suku bunga bank atas deposito berjangka untuk dana yang dipinjamkan kepada Yayasan atau pembayaran sewa yang wajar atas tanah dan bangunan yang disewakan kepada Yayasan.

5.    Bahwa tiada anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina yang ditunjuk untuk jabatan yang menerima gaji atau honorarium, dan tiada imbalan atau keuntungan lainnya dalam uang atau dengan nilai uang yang diberikan oleh Yayasan kepada anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina, kecuali penggantian ongkos-ongkos yang wajar dan bantuan untuk memungkinkan setiap anggota Pengurus atau Pengawas atau Pembina menyumbangkan waktu dan tenaga guna melaksanakan pekerjaan kepengurusan, pembinaan dan pengawasan Yayasan.

PEMBINA

Pasal 6

1.    Pembina terdiri dari 1 orang atau lebih.

2.    Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus atau Pengawas. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pendiri Yayasan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

3.    Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini.

4.    Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.

5.    Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

6.    Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pengawas dan Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

7.    Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal diadakan.

8.    Apabila semua anggota Pengawas dan Pengurus dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

9.    Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan Pengawas dan Pengurus.

10.  Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima/diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

11.  Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas atau pelaksana kegiatan.

12.  Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila:

a.    mengundurkan diri;

b.    tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c.    meninggal dunia;

d.    diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pembina;

e.    dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; atau

f.      dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.  Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.  Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 7

1.    Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh undang-undang atau Anggaran Dasar ini. yang meliputi :

a.    Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;

b.    Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c.    Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;

d.    Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

e.    Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

f.      Penetapan garis besar pemakaian dana dan sumber daya lain, termasuk garis besar pengembangan dan pengelolaan dana abadi Yayasan;

g.    Pengesahan laporan tahunan Yayasan; dan

h.    Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

2.    Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.

3.    Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

Rapat UMUM Pembina

Pasal 8

1.    Rapat Umum Pembina dalam Yayasan adalah:

1. Rapat Umum Pembina Tahunan Yayasan;

2. Rapat Umum Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pembina Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2.    Istilah Rapat Umum Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pembina Tahunan, dan Rapat Umum Pembina Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Rapat UMUM Pembina TAHUNAN

Pasal 9

1.    Rapat Umum Pembina Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2.    Dalam Rapat Umum Pembina Tahunan:

a.    Pengurus mengajukan laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina;

b.    Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

c.    Rapat Pembina menetapkan kebijakan umum Yayasan dan mengesahkan rencana program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

d.    Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3.    Pengesahan laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini oleh Rapat Umum Pembina Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

4.    Dalam hal dokumen laporan tahunan (laptah) ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka anggota pengurus dan anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu Yayasan, masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMBINA

Pasal 10

1.    Rapat Umum Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan.

2.    Panggilan Rapat Umum Pembina dilakukan oleh anggota Dewan Pembina yang berhak mewakili Pembina.

3.    Panggilan Rapat Umum Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pembina dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.    Rapat Umum Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pembina Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di Kantor Yayasan.

5.    Apabila semua Pembina dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat. dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hak yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pembina dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMBINA

Pasal 11

1.    Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2.    Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat, dan seorang anggota Pembina atau kuasa anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam rapat.

3.    Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

PENGURUS

Pasal 12

1.   Yayasan diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus yang terdiri sedikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

2.   Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.   Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

4.   Para anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Pembina, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali,dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengurus melakukan tindakan yang oleh Rapat Pembina dinilai merugikan Yayasan.

5.   Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian penggantian anggota Pengurus.

6.   Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan.  

7.   a.   Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima/diberi gaji,upah, honor dan  atau tunjangan tetap.

      b.   Pengecualian atas ayat 7.a pasal ini adalah bahwa Pengurus dapat menerima gaji,upah atau honorarium dalam hal Pengurus:

1.    bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas; dan

2.   melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.      

c.   Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 7.b. Pasal ini ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

8.   Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pembina, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

9.   Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pembina untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat Pengawas.

10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

a.    mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;

b.    tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c.    meninggal dunia; atau

d.    diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pembina.

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 13

1.   Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

a.    Pengurus tidak berwenang untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

b.    Pengurus tidak berwenang untuk membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan     pihak lain;

c.    Pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan Yayasan, kecuali dengan pesetujuan pembina;

d.    Pengurus tidak berwenang untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina baik secara tertulis atau ikut hadir menandatangani akta yang dimaksud;

e.    Pengurus tidak berwenang untuk menjaminkan kekayaan Yayasan, kecuali bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan dan dilakukan dengan persetujuan pembina baik secara tertulis atau ikut hadir menandatangani akta yang dimaksud;

f.      Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

2.   Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

3.   Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

4.   Setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

5.  Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan salah seorang Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.

6.   a.   Ketua bersama-sama dengan Sekretaris berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

      b.   Dalam hal Ketua dan atau Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

7.   Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Pembina dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pembina dapat dilimpahkan kepada Pengawas.

8.   Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili oleh Pengawas.

9.   Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

10. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

11. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

12. Pengurus wajib :

a.    membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan;

b.    membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;

c.    dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan (laptah) sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.

RAPAT PENGURUS

Pasal 14

1.   Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis 1 (satu) anggota Pembina atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah.

2.   Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3.  Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.   Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5.   Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukanYayasan. Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.   Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

7.   Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.   Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat.

9.   Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup.

11. a.   Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya;

      b.   Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan suara blanko dan.suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 15

1.    Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2.    Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4.    Pelaksana kegiatan Yayasan dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

5.    Direktur Eksekutif menjalankan kegiatan Yayasan sehari-hari dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangannya kepada Pengurus.

6.    Direktur Eksekutif melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus yakni 5 (lima) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

7.    Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

8.    Tugas, wewenang, tata cara pengangkatan dan alasan serta tata cara pemberhentian Pelaksana Kegiatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan atau Keputusan Rapat Umum Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 16

1.   Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Pengawas.

2.   Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu, malakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan   perundang-undangan.

3.   Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tangung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan atau pelaksana kegiatan.

4.   Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan.

5.   Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas.

6.   Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan  permohonan pembatalan diajukan.

7.   Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

8.   Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

9.   Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila:

a.    mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;

b.    tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c.    meninggal dunia; atau

d.    diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pembina.

11. Seorang anggota Pengawas menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 17

1.   Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.    mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan Yayasan yang dijalankan oleh Pengurus dan pelaksana kegiatan;

b.    mengawasi dan memberikan pengarahan mengenai penghimpunan dan pengelolaan dana Yayasan; dan

c.    memeriksa keuangan Yayasan, menilai kegiatan dan kebijaksanaan Pengurus dan melaporkan pendapatnya kepada Pembina.

2.   Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

3.   Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.

4.   Setiap anggota Pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

5.   Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota  Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas dianggap merugikan Yayasan.

6.   Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

7.   Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.

8.   Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

9.   Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri,Pembina wajib:

a.    mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b.    memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus diberhentikan sementara dan Yayasan tidak mempunyai seorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk mengurus Yayasan. Dalam hal demikian 2 (dua) anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

12. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

13. Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan kerena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 18

1.   Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota pengurus atau atas permintaan dari 1 (satu) anggota pembina atau lebih yang bersama–sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah anggota pembina dengan suara yang sah.

2.   Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh anggota pengawas yang berhak mewakili pengawas.

3.   Panggilan rapat pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.    Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5.   Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan. Apabila semua anggota Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.   Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.

7.   Seorang anggota  Pengawas dapat diwakili dalam Rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.   Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dual dari jumlah anggota Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.

9.  Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.

11. Setiap anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengawas lain yang diwakilinya;

a.    Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan

b.    Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggaptidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota  pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 19

1.   a.   Rapat Umum Pembina dapat dilangsungkan, apabila dihadiri oleh anggota Pembina yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai,maka dapat diadakan panggilan rapat kedua.

3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b pasal ini harus  dilakukan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Rapat Kedua diselenggarakan, paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat pertama.

e.   Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh anggota Pembina yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak biasa dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

2.   Anggota Pembina dapat diwakili oleh anggota Pembina lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3.   Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Pembina diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4.   Dalam rapat, tiap anggota Pembina memberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5.   Anggota Pengurus, anggota Pengawas, dan karyawan Yayasan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Pembina, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6.   Pemungutan  suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Pembina yang hadir dalam rapat.

7.   Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8.   Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9.   Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina.

TAHUN BUKU

Pasal 20

1.   Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

2.  Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan (laptah) secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

a.   laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b.   laporan keuangan dan neraca yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang diaudit oleh suatu firma akuntan publik dengan reputasi baik yang dipilih oleh Pembina.

3.   Laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus ditandatangani oleh para auditor yang memeriksa keadaan keuangan Yayasan dan harus ditandatangani pula oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk diajukan dalam Rapat Umum Pembina Tahunan. Ikhtisar laporan tahunan (laptah) tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pembina Tahunan diselenggarakan, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh para anggota Pembina.

4.   Apabila diantara anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ada yang tidak menandatangani laporan tahunan (laptah) tersebut, alasan atau penyebab tidak ditandatanganinya laporan tahunan (laptah) terus harus dijelaskan secara tertulis oleh yang bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Umum Pembina Tahunan. Pembina dan atau Pengawas berhak untuk setiap saat yang wajar meminta kepada Pengurus untuk menunjukkan pembukuan dan catatan keuangan Yayasan, memeriksa pembukuan dan catatan tersebut serta mengajukan pertanyaan tentang pengelolaan kegiatan dan kekayaan Yayasan, dan Pengurus wajib memenuhi permintaan Pembina dan atau Pengawas tersebut. Pada Rapat Umum Pembina Tahunan, Pembina harus menunjuk para auditor Yayasan untuk tahun berikut. Tiada anggota Pengurus atau Pengawas  atau pembina atau karyawan yayasan yang dapat menjabat sebagai auditor yayasan.

5.  Ikhtisar laporan tahunan (laptah) tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan :

a.   memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b.   mempunyai kekayaan, diluar wakaf, sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh muilyar rupiah) atau lebih.

6.   Dalam hal Yayasan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan (laptah) Yayasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

1.    Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang hadir paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.

2.    Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3.    Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4.    Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5.    Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6.    Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyakdari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

7.    Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

8.    Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

9.    Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.

10.  Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

11.  Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 22

1.   Perbuatan  hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2.   Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a.   Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b.    Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau

c.   Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ketertiban umum dan kesusilaan.

3.   Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

4.   Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan yang dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

5.   Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat umum pembina yang dihadiri oleh Anggota pembina yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dalam rapat.

6.   Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar ini yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan.

7.   Pengurus wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

PEMBUBARAN

Pasal 23

1.   Yayasan bubar karena:

a.   jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini berakhir;

b.   tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai;

c.    dinyatakan bubar berdasarkan keputusan rapat Umum Pembina; atau

d.   putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2.   Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Yayasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pembina yang dihadiri oleh anggota Pembina yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

3.   Apabila Yayasan dibubarkan baik karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini berakhir atau karena tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai atau karena dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pembina maupun karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini, maka harus diadakan likuidasi (dibereskan) oleh Likuidator.

4.   Pengurus bertindak sebagai Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pembina atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini tidak menunjuk Likuidator.

5.   Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

6.   Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

7.  Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pembina atau penetapan Pengadilan.

8.  Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

9.   Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan Yayasan.

10. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung  sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Yayasan.

11. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

12. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

13. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,pemberitahuan sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi Likuidator.

14. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta pendirian ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pembina dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para Likuidator.

PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 24

1.   Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada satu atau lebih organisasi amal, ilmu pengetahuan, atau pendidikan yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan.

2.   Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

3.   Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa tiada sisa kekayaan Yayasan yang boleh dibagikan kepada para anggota Pembina, para anggota Pengurus, para anggota Pengawas, ataupun karyawan Yayasan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat umum Pembina yang akan memutuskan.